Website resmi Biro PBJ Setda. Provinsi NTB

0370 - 625274, 622373

Berita

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Wilayah Provinsi NTB

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Wilayah Provinsi NTB
Mataram - LKPP RI yg bekolaborasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di wilayah Provinsi  Nusa Tenggara Barat yang di laksanakan di Hotel Lombok Raya Mataram (17/10/24). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP RI Ibu Dwi Wahyuni Kartianingsih, Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Sekretariat Daerah Provinsi NTB Bapak H. Fathul Gani yang di dampingi oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTB Bapak Roni Yuhaeri. Pada kesempatan ini, Asisten II dalam sambutannya menyampaikan 4 Poin penting dalam peningkatan kapasitas Pelaku Usaha UMKK di Provinsi NTB dengan harapan dapat meningkatkan persaingan usaha di pasar nasional dan global yaitu : - Peningkatan SDM - Sumberdaya (Modal) - Kualitas Produk - Pemanfaatan Teknologi. Dalam sambutannya  sekligus membuka acara secara resmi oleh Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP RI yg memberikan motivasi kepada pelaku usaha di Provinsi NTB bahwa peluang yg dapat di peroleh apabila ikut berpartisipasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sangatlah besar, beliau menyebutkan bahwa dalam Inpres No 2 Tahun 2022 juga sudah tegas mengatakan bahwa 40% nilai anggaran belanja Barang/Jasa diperuntukkan untuk membelanjakan produk UMKK, sehingga apabila peluang ini tidak di manfaatkan maka sangat disayangkan sekali akan dupergunakan selain kepada pelaku UMKK. Kegiatan ini diikuti sekitar 240 pelaku usaha wilayah Provinsi NTB dan dilangsungkan selama 1 hari di Hotel Lombok Raya dengan harapan para pelaku usaha yg mengikutu kegiatan ini dapat memiliki akun SPSE sebagai gerbang awal dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Abink)