Jakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kemeninves/BKPM di Jakarta pada Rabu (26/01). Pada kesempatan tersebut, Kepala LKPP didampingi oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LKPP. Kunjungan Kepala LKPP beserta tim dalam rangka meningkatkan koordinasi antara LKPP dengan BKMP dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam PBJP dan membahas isu-isu strategis tentang PBJP dan investasi.
Pada kesempatannya, Anas menyampaikan amanat Presiden RI Joko Widodo kepada LKPP terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJP) kepada Menteri Investasi/Ka. BKPM, yakni agar seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dapat meningkatkan penggunaan PDN, meningkatkan porsi UMKM dan Koperasi, dan melakukan percepatan penyerapan APBN/APBD. “Jika terserap dengan baik, maka investasi kita akan cepat tumbuh di daerah-daerah.” Ungkap Anas.
Dalam menindaklanjuti amanat Presiden RI, LKPP memiliki orientasi utama yaitu untuk memudahkan stakeholder dalam menjalankan/mengakses belanja pemerintah, terutama untuk memprioritaskan PDN dan UMKM-Koperasi. “Kami sampaikan Pak Menteri, kita akan pangkas beberapa tahapan yang sebenarnya bisa dengan sistem yang sekarang dibangun bersama-sama.” Lanjut Anas.
Salah satu upaya untuk mempercepat penyerapan APBN/APBD adalah dengan mengoptimalkan Katalog Elektronik, baik itu untuk katalog Elektronik Nasional, Sektoral, maupun Lokal. Anas mengugkapkan bahwa LKPP telah menghimbau kepada beberapa Kementerian/Lembaga yang telah memiliki Katalog Elektronik Sektoral untuk segera mengoptimalkan dan menjalankan Katalog Sektoral yang dikelolanya.
Meskipun demikian, Anas menyayangkan bahwa Katalog Elektronik Lokal yang dikelola Pemerintah Daerah belum dapat berjalan optimal. “Nah yang penting lagi ini Pemda, Pak Menteri. Katalog Lokalnya belum optimal, padahal ini penting untuk menggeliatkan ekonomi lokal, termasuk soal investasi daerah. Maka dari itu kami akan mendorong Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan Katalog Elektronik Lokal,” ujar Anas.
Selain melalui Katalog Elektronik, dalam upayanya memudahkan K/L/PD dalam menjalankan proses PBJP, LKPP juga akan mengoptimalkan Toko Daring melalui Program Bela Pengadaan yang saat ini dinilai masih belum memiliki menu atau kategori yang beragam.
Dalam mengoptimalkan Bela Pengadaan LKPP bekerja sama dengan e-marketplace, bahkan dengan e-marketplace yang sudah ada di daerah-daerah di Indonesia. “Tujuannya (mengoptimalkan katalog elektronik dan toko daring) adalah investasi tumbuh, lapangan kerja terbuka, daerah sejahtera.” Lanjut Anas. Komitmen LKPP, Produk dalam negeri tumbuh, usaha mikro kecil tangguh, daerah sejahtera, Indonesia maju.
LKPP telah merumuskan ekosistem PBJP dalam upayanya menjalankan amanat Presiden RI, salah satunya adalah Kementerian Investasi. Dalam meningkatkan PDN, LKPP akan berkoordinasi dengan BKPM dalam mengintegrasikan OSS dengan SPSE-SIKaP dan e-Katalog. Sedangkan dalam meningkatkan UMK-Koperasi, diperlukan koordinasi untuk menghubungkan UMK berkinerja baik di sistem belanja agar menjadi mitra Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Menteri Investasi/Ka. BKPM sangat mengapresiasi orientasi dan quick wins LKPP untuk mempercepat pemulihan dan pemerataan ekonomi. “Saya pikir ini merupakan momentum yang tepat (untuk berkolaborasi) dalam mencapai target yang telah diamanatkan,” tutup Bahlil.
Sumber : (ang) LKPP
Jakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kemeninves/BKPM di Jakarta pada Rabu (26/01). Pada kesempatan tersebut, Kepala LKPP didampingi oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LKPP. Kunjungan Kepala LKPP beserta tim dalam rangka meningkatkan koordinasi antara LKPP dengan BKMP dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam PBJP dan membahas isu-isu strategis tentang PBJP dan investasi.
Pada kesempatannya, Anas menyampaikan amanat Presiden RI Joko Widodo kepada LKPP terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah (PBJP) kepada Menteri Investasi/Ka. BKPM, yakni agar seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dapat meningkatkan penggunaan PDN, meningkatkan porsi UMKM dan Koperasi, dan melakukan percepatan penyerapan APBN/APBD. “Jika terserap dengan baik, maka investasi kita akan cepat tumbuh di daerah-daerah.” Ungkap Anas.
Dalam menindaklanjuti amanat Presiden RI, LKPP memiliki orientasi utama yaitu untuk memudahkan stakeholder dalam menjalankan/mengakses belanja pemerintah, terutama untuk memprioritaskan PDN dan UMKM-Koperasi. “Kami sampaikan Pak Menteri, kita akan pangkas beberapa tahapan yang sebenarnya bisa dengan sistem yang sekarang dibangun bersama-sama.” Lanjut Anas.
Salah satu upaya untuk mempercepat penyerapan APBN/APBD adalah dengan mengoptimalkan Katalog Elektronik, baik itu untuk katalog Elektronik Nasional, Sektoral, maupun Lokal. Anas mengugkapkan bahwa LKPP telah menghimbau kepada beberapa Kementerian/Lembaga yang telah memiliki Katalog Elektronik Sektoral untuk segera mengoptimalkan dan menjalankan Katalog Sektoral yang dikelolanya.
Meskipun demikian, Anas menyayangkan bahwa Katalog Elektronik Lokal yang dikelola Pemerintah Daerah belum dapat berjalan optimal. “Nah yang penting lagi ini Pemda, Pak Menteri. Katalog Lokalnya belum optimal, padahal ini penting untuk menggeliatkan ekonomi lokal, termasuk soal investasi daerah. Maka dari itu kami akan mendorong Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan Katalog Elektronik Lokal,” ujar Anas.
Selain melalui Katalog Elektronik, dalam upayanya memudahkan K/L/PD dalam menjalankan proses PBJP, LKPP juga akan mengoptimalkan Toko Daring melalui Program Bela Pengadaan yang saat ini dinilai masih belum memiliki menu atau kategori yang beragam.
Dalam mengoptimalkan Bela Pengadaan LKPP bekerja sama dengan e-marketplace, bahkan dengan e-marketplace yang sudah ada di daerah-daerah di Indonesia. “Tujuannya (mengoptimalkan katalog elektronik dan toko daring) adalah investasi tumbuh, lapangan kerja terbuka, daerah sejahtera.” Lanjut Anas. Komitmen LKPP, Produk dalam negeri tumbuh, usaha mikro kecil tangguh, daerah sejahtera, Indonesia maju.
LKPP telah merumuskan ekosistem PBJP dalam upayanya menjalankan amanat Presiden RI, salah satunya adalah Kementerian Investasi. Dalam meningkatkan PDN, LKPP akan berkoordinasi dengan BKPM dalam mengintegrasikan OSS dengan SPSE-SIKaP dan e-Katalog. Sedangkan dalam meningkatkan UMK-Koperasi, diperlukan koordinasi untuk menghubungkan UMK berkinerja baik di sistem belanja agar menjadi mitra Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Menteri Investasi/Ka. BKPM sangat mengapresiasi orientasi dan quick wins LKPP untuk mempercepat pemulihan dan pemerataan ekonomi. “Saya pikir ini merupakan momentum yang tepat (untuk berkolaborasi) dalam mencapai target yang telah diamanatkan,” tutup Bahlil.
Sumber : (ang) LKPP