Mataram, 13 Maret 2025 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kegiatan Live Testing (Uji Coba) Katalog Elektronik Versi 6 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala LKPP RI Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tata cara pembayaran dalam sistem terbaru tersebut.
Acara ini dihadiri secara langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTB, Roni Yuhaeri, serta perwakilan dari Tim Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, Tim LPSE, Tim Bank NTB Syariah, Pejabat Pengadaan, dan para Penyedia. Selain itu, turut hadir secara daring Tim LKPP, Tim Telkom, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten/Kota se-NTB.
Dalam Live Testing ini, metode pembayaran yang diuji coba adalah transaksi menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) APBD. Hasil uji coba menunjukkan bahwa transaksi dengan metode UP APBD sudah dapat dilakukan hingga tahap Terima Pesanan (Berita Acara Serah Terima/BAST). Namun, proses pembayaran oleh bendahara masih tertunda akibat perbedaan biaya administrasi antara Bank NTB Syariah dan PT Telkom. Untuk mengatasi kendala ini, Bank NTB Syariah akan mengonfirmasi perihal biaya administrasi kepada PT Telkom melalui surat resmi sebelum proses pembayaran dapat dilanjutkan.
Dengan adanya Live Testing ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat semakin memahami alur transaksi dalam Katalog Elektronik Versi 6. Hal ini diharapkan dapat memastikan implementasi sistem berjalan dengan lancar serta mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi NTB. (one)
Mataram, 13 Maret 2025 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kegiatan Live Testing (Uji Coba) Katalog Elektronik Versi 6 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala LKPP RI Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tata cara pembayaran dalam sistem terbaru tersebut.
Acara ini dihadiri secara langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTB, Roni Yuhaeri, serta perwakilan dari Tim Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, Tim LPSE, Tim Bank NTB Syariah, Pejabat Pengadaan, dan para Penyedia. Selain itu, turut hadir secara daring Tim LKPP, Tim Telkom, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten/Kota se-NTB.
Dalam Live Testing ini, metode pembayaran yang diuji coba adalah transaksi menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) APBD. Hasil uji coba menunjukkan bahwa transaksi dengan metode UP APBD sudah dapat dilakukan hingga tahap Terima Pesanan (Berita Acara Serah Terima/BAST). Namun, proses pembayaran oleh bendahara masih tertunda akibat perbedaan biaya administrasi antara Bank NTB Syariah dan PT Telkom. Untuk mengatasi kendala ini, Bank NTB Syariah akan mengonfirmasi perihal biaya administrasi kepada PT Telkom melalui surat resmi sebelum proses pembayaran dapat dilanjutkan.
Dengan adanya Live Testing ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat semakin memahami alur transaksi dalam Katalog Elektronik Versi 6. Hal ini diharapkan dapat memastikan implementasi sistem berjalan dengan lancar serta mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi NTB. (one)